# IMM Kota Cirebon Tolak Pilkada Tidak Langsung

- Link: https://muhammadiyahciko.or.id/imm-kota-cirebon-tolak-pilkada-tidak-langsung/
- Published: 2026-01-11T13:52:42+07:00
- Author: Kontributor Web

**CIREBON, 11 Januari 2026**. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) [Kota Cirebon](https://muhammadiyahciko.or.id/panduan-editorial/)
dengan tegas menyatakan penolakan terhadap wacana penerapan pemilihan kepala daerah(
Pilkada) tidak langsung. IMM menilai mekanisme tersebut berpotensi mencederai prinsip
[demokrasi](https://muhammadiyahciko.or.id/kepemimpinan-perempuan-menguatkan-demokrasi-inklusif/)
dan menghilangkan hak politik rakyat dalam menentukan [pemimpin](https://muhammadiyahciko.or.id/pengajian-reboan-masjid-santun-muhammadiyah-cirebon-ustadz-dr-maman-rusman-tekankan-larangan-membela-pengkhianat/)
daerahnya secara langsung.

![](https://i0.wp.com/muhammadiyahciko.or.id/wp-content/uploads/2026/01/muhciko-
imm-kota-cirebon-tolak-pilkada-tidak-langsung-11.jpg?resize=300%2C225&ssl=1)

Menurut IMM Kota Cirebon, Pilkada langsung merupakan wujud kedaulatan rakyat yang
telah diperjuangkan melalui proses demokratis pasca reformasi. Upaya mengembalikan
pemilihan kepala daerah kepada mekanisme tidak langsung dinilai sebagai langkah 
mundur yang dapat membuka ruang praktik politik transaksional serta memperlemah 
kontrol publik terhadap pemimpin daerah.

Ketua IMM Kota Cirebon, **Fagin Zaedan Yasfi **menegaskan bahwa Pilkada tidak langsung
berisiko memperbesar dominasi elit politik dan mengabaikan aspirasi masyarakat akar
rumput. “Pemilihan kepala daerah harus tetap melibatkan rakyat secara langsung. 
Jika Pilkada tidak langsung diterapkan, maka demokrasi hanya akan menjadi formalitas
tanpa [partisipasi](https://muhammadiyahciko.or.id/pengajian-aisyiyah-kota-cirebon-bahas-kepemimpinan-perempuan/)
nyata masyarakat,” ujarnya.

![](https://i0.wp.com/muhammadiyahciko.or.id/wp-content/uploads/2026/01/muhciko-
imm-kota-cirebon-tolak-pilkada-tidak-langsung-9.jpg?resize=300%2C225&ssl=1)

IMM Kota Cirebon juga mengingatkan bahwa persoalan dalam pelaksanaan Pilkada langsung,
seperti politik uang dan konflik horizontal, seharusnya diselesaikan melalui perbaikan
sistem dan penegakan hukum, bukan dengan mencabut hak pilih rakyat. Penguatan [pendidikan](https://muhammadiyahciko.or.id/menata-ulang-kompas-pendidikan-nasional-telaah-kritis-atas-rencana-penghapusan-kenaikan-kelas-otomatis-pada-2027/)
politik dan transparansi penyelenggaraan Pilkada dinilai sebagai solusi yang lebih
tepat.

Sebagai [organisasi](https://muhammadiyahciko.or.id/pentingnya-website-di-era-ai/)
mahasiswa, IMM Kota Cirebon menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu demokrasi
dan menyuarakan kepentingan rakyat. IMM mengajak seluruh elemen masyarakat sipil,
akademisi, dan pemuda untuk bersama-sama menolak Pilkada tidak langsung serta menjaga
demokrasi tetap berada di tangan rakyat.