CIREBON, 11 Januari 2026. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Cirebon dengan tegas menyatakan penolakan terhadap wacana penerapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung. IMM menilai mekanisme tersebut berpotensi mencederai prinsip demokrasi dan menghilangkan hak politik rakyat dalam menentukan pemimpin daerahnya secara langsung.
Menurut IMM Kota Cirebon, Pilkada langsung merupakan wujud kedaulatan rakyat yang telah diperjuangkan melalui proses demokratis pasca reformasi. Upaya mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada mekanisme tidak langsung dinilai sebagai langkah mundur yang dapat membuka ruang praktik politik transaksional serta memperlemah kontrol publik terhadap pemimpin daerah.
Ketua IMM Kota Cirebon, Fagin Zaedan Yasfi menegaskan bahwa Pilkada tidak langsung berisiko memperbesar dominasi elit politik dan mengabaikan aspirasi masyarakat akar rumput. “Pemilihan kepala daerah harus tetap melibatkan rakyat secara langsung. Jika Pilkada tidak langsung diterapkan, maka demokrasi hanya akan menjadi formalitas tanpa partisipasi nyata masyarakat,” ujarnya.
IMM Kota Cirebon juga mengingatkan bahwa persoalan dalam pelaksanaan Pilkada langsung, seperti politik uang dan konflik horizontal, seharusnya diselesaikan melalui perbaikan sistem dan penegakan hukum, bukan dengan mencabut hak pilih rakyat. Penguatan pendidikan politik dan transparansi penyelenggaraan Pilkada dinilai sebagai solusi yang lebih tepat.
Sebagai organisasi mahasiswa, IMM Kota Cirebon menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu demokrasi dan menyuarakan kepentingan rakyat. IMM mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, dan pemuda untuk bersama-sama menolak Pilkada tidak langsung serta menjaga demokrasi tetap berada di tangan rakyat.
Tulis Komentar pada kolom di bawah ini