Abstrak
Artikel ini membahas sintesis konseptual antara nilai-nilai Islam dengan prinsip demokrasi dalam perspektif Muhammadiyah, dengan fokus pada kerangka Indonesia Sebagai Daarul Ahdi Wa Syahadah (Negara Perjanjian dan Kesaksian). Melalui pendekatan analisis teks (Al-Qur’an dan Sunnah) dan pemikiran keislaman kontemporer di lingkungan Muhammadiyah, tulisan ini berargumen bahwa komitmen pada negara-bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila merupakan bentuk aktualisasi dari prinsip amar ma’ruf nahi munkar, tajdid (pembaruan), dan keadilan sosial yang menjadi ruh gerakan Muhammadiyah. Konsep Daarul Ahdi merepresentasikan konsensus kebangsaan sebagai bentuk perjanjian sosial (mitsaqun wathani) yang sah secara syar’i, sementara Wa Syahadah menegaskan peran aktif Muhammadiyah dalam memberikan kesaksian akan keberhasilan model kehidupan bernegara yang moderat dan berkeadaban. Artikel ini menyimpulkan bahwa posisi Muhammadiyah memberikan landasan teologis dan sosiologis yang kuat bagi penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia.
Kata Kunci: Muhammadiyah, Islam dan Demokrasi, Daarul Ahdi Wa Syahadah, Pancasila, Tajdid, Fikih Kebangsaan.
1. Pendahuluan
Sebagai gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia, Muhammadiyah memiliki hubungan yang unik dan dinamis dengan proyek negara-bangsa Indonesia. Berbeda dengan kelompok yang mempertentangkan Islam dan negara, atau yang menginginkan formalisasi syariat secara total, Muhammadiyah mengembangkan pendekatan yang kontekstual dan substansial. Konsep “Indonesia Sebagai Daarul Ahdi Wa Syhahadah”, yang digulirkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah serta diterima dalam beberapa forum resmi, menjadi landasan filosofis yang krusial. Konsep ini tidak hanya menjadi kompas hubungan Muhammadiyah dengan negara, tetapi juga merupakan hasil ijtihad sosial-kenegaraan (al-ijtihad al-siyasi al-ijtima’i) yang berani. Artikel ini akan menganalisis bagaimana konsep ini dibangun di atas dasar normatif Islam, serta bagaimana ia dioperasionalkan dalam kontribusi nyata Muhammadiyah bagi konsolidasi demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia.
2. Landasan Teologis-Normatif: Dari Syura, Mitsaq, hingga Fikih Realitas
Pemikiran politik Muhammadiyah berakar pada penafsiran dinamis terhadap sumber-sumber Islam.
2.1. Prinsip Syura (Musyawarah) dan Kedaulatan Rakyat dalam Koridor Ilahi
Muhammadiyah menekankan bahwa syura adalah metode utama pengambilan keputusan dalam kehidupan kolektif, termasuk bernegara.
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ
“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.” (QS. Asy-Syura: 38)
Dalam konteks modern, lembaga perwakilan rakyat seperti DPR/MPR dipandang sebagai perwujudan institusional dari syura. Namun, kedaulatan rakyat dalam Muhammadiyah tidak bersifat absolut, tetapi terikat oleh koridor nilai ilahiah yang universal, seperti keadilan, kejujuran, dan penolakan terhadap kemungkaran. Demokrasi adalah sarana (wasilah) yang paling efektif untuk mewujudkan nilai-nilai Maqashid Syariah (kemaslahatan umum) di era kontemporer.
2.2. Konsep Mitsaq (Perjanjian) dan Kontrak Sosial Kebangsaan
Al-Qur’an mengisyaratkan pentingnya perjanjian dan janji setia.
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
“Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra’: 34)
Pancasila dan UUD 1945 dipahami oleh Muhammadiyah sebagai “Mitsaqun Wathani” (Perjanjian Kebangsaan) yang agung. Ia adalah kesepakatan final (qathi’) seluruh anak bangsa, termasuk umat Islam, untuk hidup bersama dalam satu kesatuan politik. Melanggar konsensus ini berarti melanggar janji setia yang telah disepakati, yang bertentangan dengan perintah Al-Qur’an. Dengan demikian, loyalitas kepada negara kesatuan adalah kewajiban syar’i yang bagian dari ibadah sosial.
2.3. Fikih Realitas dan Prinsip Maqashid Syariah
Muhammadiyah, dengan semangat tajdid-nya, menerapkan “Fikih Realitas” (fiqh al-waqi’) dalam membaca konteks kenegaraan. Daripada berfantasi tentang mendirikan negara Islam teoretis, Muhammadiyah memilih strategi mengislamkan realitas melalui dakwah dan amal shaleh di dalam sistem yang ada. Keputusan untuk menerima Pancasila didasarkan pada pertimbangan Maqashid Syariah, yaitu bahwa dalam konteks Indonesia yang plural, kemaslahatan terbesar (jalb al-mashalih) dan pencegahan kerusakan (dar’u al-mafasid) dapat lebih optimal dicapai melalui model negara bangsa yang inklusif ini.
3. Operasionalisasi Konsep: Muhammadiyah sebagai Pelaku Aktif Daarul Syahadah
Sebagai “Syahadah” (kesaksian), Muhammadiyah aktif membuktikan bahwa Islam berkontribusi positif bagi demokrasi.
3.1. Kontribusi melalui Amal Usaha: Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan
Jaringan ribuan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga ekonomi Muhammadiyah adalah bukti nyata (syahadah ‘amaliyah) dari komitmen Islam terhadap keadilan sosial dan peningkatan kualitas hidup warga negara. Ini adalah dakwah bil-hal yang memperkuat daya dukung sosial demokrasi.
3.2. Peran sebagai Critical-Partisan dan Penjaga Moral Publik
Muhammadiyah tidak menjadi partai politik, tetapi memposisikan diri sebagai kekuatan penyeimbang (critical-partisan) yang aktif mengawal kebijakan negara dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar.
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari & Muslim)
Pernyataan-pernyataan politik Muhammadiyah terkait korupsi, penegakan hukum, dan HAM adalah bentuk tanggung jawab kepemimpinan sosial (ri’ayah) tersebut.
3.3. Pendidikan Warga Negara yang Religius dan Demokratis
Muhammadiyah melalui lembaga pendidikannya berusaha mencetak warga negara yang sekaligus muslim yang taat – individu yang memiliki kesadaran konstitusional, toleran, namun kritis dan berakhlak mulia. Ini adalah upaya mendamaikan identitas keislaman dengan kewarganegaraan Indonesia.
4. Tantangan dan Proyeksi Ke Depan
Tantangan utama adalah menjaga konsistensi antara komitmen pada negara dan kritik terhadap penyimpangan kekuasaan, serta menjawab narasi kelompok yang lebih radikal. Ke depan, Muhammadiyah dituntut untuk memperdalam “Fikih Kebangsaan” yang sistematis, memperkuat riset tentang Islam dan demokrasi, serta terus menjadi role model organisasi masyarakat yang mampu menjadi pilar civil society yang kuat, religius, dan modern.
5. Penutup
Konsep “Indonesia Sebagai Daarul Ahdi Wa Syahadah” dalam perspektif Muhammadiyah adalah sebuah ijtihad kenegaraan yang canggih dan visioner. Ia berhasil membangun jembatan kokoh antara komitmen keislaman dan kesetiaan kebangsaan dengan berpijak pada dalil-dalil syar’i dan pertimbangan kemaslahatan yang realistis. Dengan menjadi pelaku aktif “Syahadah” melalui amal usaha dan peran moralnya, Muhammadiyah tidak hanya menjadi penerima pasif konsensus nasional, tetapi menjadi penguat dan penjaga utama demokrasi konstitusional Indonesia. Model pemikiran dan praksis Muhammadiyah ini menawarkan pelajaran berharga bagi dunia Islam tentang bagaimana menjadi muslim yang kaffah sekaligus warga negara yang unggul dan bertanggung jawab.
Daftar Pustaka
- Haedar, N. (2024). Muhammadiyah dan Negara: Fikih Kebangsaan dalam Perspektif Gerakan. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. (2023). Fikih Kebinekaan dan Kewargaan: Tafsir atas Konsep Daarul Ahdi Wa Syahadah. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.
- Mu’ti, A., & Bukhori, M. (2022). Muhammadiyah and Democratic Consolidation in Indonesia: From Theological Foundation to Social Practice. Journal of Indonesian Islam, 16(1), 1-24.
- Qodir, Z. (2021). Islam, Muhammadiyah, dan Demokrasi: Refleksi atas Peran Civil Society. Jurnal Sosiologi Reflektif, 15(2), 45-68.
- Ramdani, R. (2023). Konsep Daarul Ahdi Wa Syahadah dalam Pemikiran Ketua Umum PP Muhammadiyah: Studi Analisis Wacana. Journal of Islamic Studies and Humanities, 8(1), 89-112.
- Tim Penulis MPI PP Muhammadiyah. (2025). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Muhammadiyah: Integrasi Nilai Islam dan Pancasila. Jakarta: Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah.
- Wahid, A. (2022). Fiqh Siyasah Kontemporer Muhammadiyah: Dari Tajdid Menuju Ijtihad Sosial-Kenegaraan. Bandung: Mizan Pustaka.
Tinggalkan Balasan