Menghargai Guru, Menyelamatkan Pendidikan, dan Melanjutkan Perjuangan Pahlawan Bangsa
Oleh: Iskandar Azhari
(Dewan Pendidikan Kota Cirebon)
SETIAP tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang keberanian, pengorbanan, dan semangat juang para pahlawan yang telah mempertaruhkan jiwa dan raga demi mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran Surabaya tahun 1945 menjadi bukti bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan hasil perjuangan yang dibayar dengan darah, air mata, harta benda, bahkan nyawa.
Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 seharusnya tidak sekadar menjadi ritual seremonial tahunan untuk mengenang jasa para pejuang di medan laga fisik. Lebih dari itu, momentum ini harus diletakkan sebagai cermin kritis untuk mengevaluasi ulang sejauh mana cita-cita kemerdekaan telah benar-benar diwujudkan dalam kehidupan rakyat Indonesia.
Salah satu cita-cita kemerdekaan yang paling fundamental adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan seharusnya menjadi jalan bagi setiap anak Indonesia untuk keluar dari kebodohan, kemiskinan, ketergantungan, dan ketidakberdayaan. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa perjuangan untuk mewujudkan cita-cita tersebut masih jauh dari selesai.
Jika dahulu para pahlawan mengangkat senjata berjuang melawan penjajahan untuk merebut kedaulatan politik dari penjajah asing, maka hari ini bangsa Indonesia harus melanjutkan perjuangan dengan meruntuhkan tembok kebodohan, ketertinggalan struktural, ketimpangan pendidikan, kemerosotan karakter, degradasi moral, dan ketidakadilan kesempatan memperoleh pendidikan bermutu.
Dalam konteks inilah, peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 harus dimaknai lebih dari sekadar seremoni. Hari Pahlawan harus menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan bangsa, terutama dalam membangun pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan memanusiakan manusia.
Kemerdekaan dari Kebodohan Belum Selesai
Cita-cita proklamasi menempatkan kecerdasan bangsa sebagai prasyarat utama kemerdekaan yang hakiki. Namun, fakta empiris membuktikan bahwa kemerdekaan rakyat Indonesia dari kebodohan belumlah selesai.
Pendidikan nasional masih menghadapi persoalan yang tidak sederhana. Kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah, keterbatasan fasilitas, persoalan kesejahteraan dan kompetensi guru, rendahnya kemampuan literasi dan numerasi, serta pembelajaran yang terlalu berorientasi pada angka dan kelulusan masih membutuhkan perhatian serius.
Indeks literasi dan numerasi nasional masih menyisakan keprihatinan mendalam. Perubahan kurikulum yang silih berganti terbukti gagal menyentuh akar masalah apabila substansi pembelajaran masih terjebak pada formalitas administratif, pencapaian angka ijazah, dan kelulusan instan. Alih-alih menjadi eskalator sosial yang mengangkat anak-anak bangsa dari kemiskinan dan ketergantungan, sistem pendidikan kita kerap kali masih melanggengkan ketimpangan, di mana akses pendidikan bermutu hanya dinikmati oleh segelintir kelompok yang mampu secara ekonomi.
Kritik paling tajam terletak pada disparitas fasilitas pendidikan antara pusat kekuasaan dan daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Di saat sebagian pelajar di kota besar mendiskusikan transformasi digital dan kecerdasan buatan, masih banyak anak di pelosok negeri yang bertaruh nyawa menyeberangi jembatan rusak atau belajar di ruang kelas yang nyaris rubuh. Keadilan distributif dalam bidang pendidikan masih menjadi utang yang belum terbayar.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, apakah setiap anak Indonesia benar-benar memperoleh keadilan distributif dalam bidang pendidikan serta pendidikan bermutu yang membuat mereka mampu berpikir, memahami kehidupan, mengembangkan potensi, dan menentukan masa depannya sendiri?
Pendidikan seharusnya membebaskan manusia dari keterbatasan pengetahuan dan cara berpikir. Namun, pendidikan dapat kehilangan fungsi pembebasannya ketika pembelajaran hanya berorientasi pada ketuntasan materi, nilai ujian, hafalan, dan kelulusan. Pendidikan harus menghasilkan manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, kreativitas, kemandirian, dan tanggung jawab sosial.
Persoalan pendidikan nasional juga tidak cukup diselesaikan melalui pergantian kurikulum, pembangunan gedung sekolah, pembagian perangkat digital, atau penambahan program pelatihan. Semua itu dapat bermanfaat, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan. Kurikulum yang baik akan kehilangan makna apabila guru tidak memperoleh dukungan untuk menerapkannya. Perangkat digital tidak otomatis meningkatkan mutu pembelajaran apabila akses internet terbatas dan guru belum memperoleh pendampingan yang memadai.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan benar-benar menghasilkan perubahan nyata dalam proses dan hasil pembelajaran. Pendidikan bukan sekadar proses memindahkan pengetahuan dari guru kepada murid. Pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia.
Dekonstruksi Slogan “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”
Di tengah karut-marut tersebut, slogan “Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” selama puluhan tahun kerap disalahartikan secara naif. Slogan ini sering kali digunakan untuk memaklumi, bahkan melanggengkan, pengabaian negara terhadap kesejahteraan guru.
Menstigmakan guru sebagai sosok yang cukup berjuang atas dasar “keikhlasan” tanpa perlu digaji layak adalah bentuk eksploitasi terselubung. Pengabdian tidak bisa dibayar dengan pujian moral ketika harga kebutuhan pokok terus melonjak.
Guru merupakan salah satu figur yang memiliki nilai kepahlawanan dalam kehidupan bangsa. Guru berjuang membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, membimbing mereka menemukan potensi diri, serta membentuk karakter dan tanggung jawab sosial.
Realitas di lapangan, yang ironis dan perlu dikritisi, menunjukkan bahwa penghargaan terhadap guru, terutama guru honorer, tidak sepadan dibandingkan dengan jasa, pengorbanan, dan profesionalitas mereka, bahkan sangat tidak manusiawi. Banyak dari mereka di berbagai pelosok daerah yang diupah jauh di bawah standar kelayakan, bahkan hanya ratusan ribu rupiah per bulan. Negara seolah abai dalam memanusiakan mereka yang menjadi fondasi utama peradaban bangsa. Keadaan demikian tidak seharusnya terus-menerus dibungkus dengan romantisme pengabdian.
Keikhlasan guru tidak boleh dijadikan alasan bagi negara untuk mengabaikan kesejahteraannya. Pengabdian tidak boleh berubah menjadi pembenaran atas ketidakadilan. Guru boleh mengabdi dengan tulus, tetapi negara wajib memenuhi tanggung jawabnya secara adil.
Guru bukan sekadar pekerja yang menyampaikan materi pelajaran. Guru adalah tenaga profesional yang memikul tanggung jawab besar terhadap masa depan peserta didik. Karena itu, penghargaan terhadap guru harus diwujudkan melalui kebijakan yang menjamin kesejahteraan, kepastian karier, pengembangan kompetensi, dan perlindungan profesi.
Pahlawan tanpa tanda jasa bukan berarti pahlawan tanpa hak. Kesejahteraan guru bukanlah beban pembangunan, melainkan investasi strategis bagi masa depan bangsa. Mengabaikan guru sama artinya dengan melemahkan fondasi pembangunan sumber daya manusia.
Krisis Martabat: Kriminalisasi dan Ancaman di Ruang Kelas
Sangat ironis ketika figur yang seharusnya dihormati justru berada dalam posisi paling rentan. Kasus di mana guru dikriminalisasi, diintimidasi, atau mengalami kekerasan fisik oleh pihak-pihak yang menolak proses disiplin di sekolah kian marak terjadi. Minimnya payung hukum dan perlindungan profesi yang memadai menciptakan rasa takut (chilling effect) di kalangan pendidik. Ketika guru kehilangan otoritas moral dan hukumnya untuk mendidik serta menegakkan disiplin, proses memanusiakan manusia di ruang-ruang kelas akan lumpuh seketika.
Ketika Remaja Mengalami Dekadensi Moral
Persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan akademik. Pembentukan karakter dan moral peserta didik juga merupakan tantangan yang semakin kompleks.
Kondisi remaja dan pelajar hari ini kerap mengalami dekadensi moral. Berbagai perilaku seperti perundungan, kekerasan antarpelajar, penghinaan terhadap guru, ketidakjujuran akademik, penyalahgunaan media digital, kecanduan gawai yang destruktif, kriminalitas jalanan, serta rendahnya empati terhadap sesama menjadi gejala yang harus mendapat perhatian serius dan tidak bijak bila dilihat sebagai kesalahan individual semata.
Kondisi ini adalah cerminan dari sistem pendidikan yang selama bertahun-tahun terlalu berorientasi pada aspek kognitif sempit dan mengabaikan pembentukan karakter yang mendalam. Ketika guru diposisikan sekadar sebagai “pelaksana administrasi” yang tenggelam dalam tumpukan birokrasi kertas, interaksi humanis dan keteladanan yang autentik tergerus oleh target administratif.
Tentu tidak tepat apabila seluruh remaja Indonesia digeneralisasi mengalami dekadensi moral. Banyak pelajar yang berprestasi, berkarakter, peduli terhadap lingkungan, aktif dalam kegiatan sosial, dan menunjukkan kepedulian terhadap bangsa. Namun, berbagai gejala kemerosotan perilaku tidak boleh diabaikan. Persoalan ini harus dilihat secara objektif. Perubahan perilaku remaja tidak hanya dipengaruhi oleh sekolah, tetapi juga keluarga, lingkungan pergaulan, media digital, kondisi sosial-ekonomi, dan keteladanan orang dewasa.
Kita tidak dapat menuntut anak-anak memiliki moralitas tinggi apabila lingkungan sosial justru mempertontonkan kekerasan, kebohongan, ketidakjujuran, dan penyalahgunaan kekuasaan. Kita juga tidak dapat menyerahkan seluruh tanggung jawab pembentukan karakter kepada guru, sementara keluarga dan masyarakat melepaskan tanggung jawabnya.
Pendidikan karakter harus menjadi gerakan bersama. Keluarga merupakan fondasi pendidikan moral, sekolah menjadi ruang pembiasaan dan pengembangan karakter, sedangkan masyarakat harus menyediakan lingkungan sosial yang mendukung tumbuhnya perilaku baik. Guru harus menjadi teladan, tetapi guru juga membutuhkan keteladanan dari orang tua, pejabat, tokoh masyarakat, dan para pemimpin bangsa.
Mendidik karakter tidak cukup melalui ceramah tentang kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut harus hadir dalam praktik kehidupan sehari-hari.
Ketimpangan Sarana dan Prasarana: Pendidikan yang Belum Sepenuhnya Merdeka
Kemerdekaan pendidikan tidak akan terwujud apabila kesempatan memperoleh pendidikan bermutu masih ditentukan oleh tempat seorang anak dilahirkan. Di sejumlah daerah, terutama wilayah terpencil, perbatasan, dan kawasan yang jauh dari pusat kekuasaan, persoalan pendidikan masih berkaitan dengan keterbatasan ruang kelas, kerusakan bangunan sekolah, akses transportasi, ketersediaan listrik dan internet, serta kekurangan tenaga pendidik.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan tidak semata-mata berkaitan dengan kemampuan siswa atau kompetensi guru. Ada persoalan struktural yang membutuhkan keberpihakan kebijakan.
Anak-anak yang belajar di ruang kelas yang rusak, menghadapi keterbatasan buku, atau harus menempuh perjalanan jauh menuju sekolah tidak boleh dipersalahkan apabila kesempatan belajarnya tidak setara dengan anak-anak di wilayah yang memiliki fasilitas lebih baik. Keadilan pendidikan menuntut pemerintah untuk memberikan perhatian lebih besar kepada daerah yang menghadapi keterbatasan.
Pemerataan pendidikan bukan berarti semua daerah harus menerima perlakuan yang sama tanpa mempertimbangkan kebutuhannya. Daerah yang menghadapi tantangan lebih berat justru memerlukan dukungan yang lebih besar. Pembangunan pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan nyata, bukan sekadar pemerataan angka anggaran atau jumlah program.
Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan bahwa pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan berdasarkan data yang akurat, prioritas yang jelas, pengawasan yang kuat, serta evaluasi yang terbuka. Sebab, gedung sekolah yang megah tidak akan bermakna apabila kualitas pembelajaran di dalamnya tidak berkembang. Sebaliknya, guru yang kompeten pun akan menghadapi keterbatasan apabila bekerja dalam lingkungan belajar yang tidak layak. Keadilan pendidikan harus menyatukan dua hal: kualitas guru dan kualitas lingkungan belajar.
Penghinaan, Kekerasan, dan Kriminalisasi Guru: Ancaman terhadap Marwah Pendidikan
Persoalan lain yang semakin memprihatinkan adalah munculnya berbagai kasus penghinaan, kekerasan, intimidasi, bahkan kriminalisasi terhadap guru. Guru yang menjalankan tugas mendidik dapat menghadapi tekanan ketika menegakkan disiplin, memberikan teguran, atau menangani perilaku peserta didik yang melanggar aturan.
Tentu, guru bukan pihak yang kebal hukum. Guru yang melakukan kekerasan, pelecehan, diskriminasi, atau tindakan melanggar hukum harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, penegakan hukum juga harus dilakukan secara objektif, proporsional, dan berdasarkan fakta. Tidak setiap teguran atau tindakan disiplin yang dilakukan guru dapat serta-merta dipandang sebagai kekerasan. Perlu dibedakan secara jelas antara tindakan mendidik yang sah dan profesional dengan tindakan yang melanggar hak peserta didik.
Di sisi lain, perlindungan terhadap guru tidak boleh diabaikan. Guru harus memiliki ruang yang aman untuk menjalankan tugas profesionalnya tanpa ancaman, intimidasi, atau tekanan yang tidak berdasar. Ketika guru dihina, diancam, atau diperlakukan secara tidak manusiawi, persoalannya bukan hanya menyangkut individu guru. Hal itu juga berkaitan dengan marwah profesi dan kewibawaan pendidikan.
Sekolah tidak boleh menjadi ruang di mana guru takut mendidik dan peserta didik kehilangan kesempatan untuk belajar tentang disiplin serta tanggung jawab. Perlindungan profesi guru harus diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian konflik yang adil, pendampingan hukum, penguatan organisasi profesi, serta prosedur penanganan pengaduan yang transparan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah memberikan dasar bagi perlindungan dan penghargaan terhadap profesi guru. Tantangannya adalah bagaimana memastikan ketentuan tersebut benar-benar dilaksanakan secara konsisten. Perlindungan guru bukan berarti memberikan kekebalan hukum. Perlindungan guru berarti memastikan bahwa guru tidak menjadi korban ketidakadilan ketika menjalankan tugas profesionalnya.
Demikian pula, perlindungan peserta didik harus tetap menjadi prioritas. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Pendidikan yang sehat membutuhkan guru yang terlindungi dan peserta didik yang aman.
Mengembalikan Pendidikan sebagai Jalan Perjuangan Bangsa
Hari Pahlawan 2026 seharusnya menjadi momentum untuk mengembalikan pendidikan kepada tujuan fundamentalnya: mencerdaskan kehidupan bangsa dan memanusiakan manusia. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah konkret.
Pertama, pemerintah harus menjadikan kesejahteraan guru sebagai prioritas strategis. Persoalan guru honorer, kepastian status kerja, penghasilan, dan pengembangan karier harus diselesaikan melalui kebijakan yang terukur, transparan, serta berkeadilan.
Kedua, pemerintah perlu memperkuat pemerataan kualitas pendidikan. Daerah terpencil, perbatasan, dan wilayah yang memiliki keterbatasan fasilitas harus memperoleh dukungan yang sesuai dengan kebutuhan riilnya.
Ketiga, pendidikan harus lebih berorientasi pada kompetensi dan karakter. Literasi, numerasi, berpikir kritis, kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, dan tanggung jawab sosial harus menjadi bagian penting dari keberhasilan pembelajaran.
Keempat, guru harus dibebaskan dari beban administrasi yang tidak produktif. Guru perlu memperoleh ruang dan waktu untuk mendidik, membimbing, mengembangkan metode pembelajaran, serta memahami kebutuhan peserta didik.
Kelima, perlindungan terhadap guru dan peserta didik harus diperkuat secara seimbang. Sekolah harus memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang adil, transparan, dan berorientasi pada pemulihan serta pembelajaran.
Keenam, pendidikan karakter harus menjadi tanggung jawab bersama. Keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah perlu membangun keteladanan serta lingkungan yang mendukung perkembangan moral generasi muda.
Ketujuh, kebijakan pendidikan harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap mutu pembelajaran. Keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya program, besarnya anggaran, atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Ukuran keberhasilan pendidikan adalah sejauh mana setiap anak memperoleh kesempatan untuk berkembang menjadi manusia yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan bermartabat.
Melanjutkan Perjuangan Para Pahlawan
Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 harus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan. Kemerdekaan dari kebodohan belum selesai. Ketimpangan pendidikan belum sepenuhnya teratasi. Persoalan kesejahteraan guru masih membutuhkan perhatian. Pembentukan karakter generasi muda masih menjadi pekerjaan besar. Perlindungan profesi guru pun belum boleh dianggap selesai.
Karena itu, menghormati para pahlawan tidak cukup dengan mengenang nama dan jasa mereka. Menghormati pahlawan berarti melanjutkan cita-cita perjuangan mereka melalui tindakan nyata. Guru harus dihargai bukan hanya karena jasanya di masa lalu, tetapi karena perannya dalam menentukan masa depan bangsa.
Pendidikan harus diperjuangkan bukan hanya karena menjadi amanat konstitusi, tetapi karena setiap anak Indonesia berhak memperoleh kesempatan untuk hidup lebih baik. Dan bangsa ini harus berani melakukan evaluasi, sebab kecintaan terhadap Indonesia tidak seharusnya membuat kita menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih terjadi.
Jika dahulu para pahlawan mengorbankan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan, maka hari ini kita harus berjuang dengan ilmu, integritas, keadilan, dan keberpihakan terhadap pendidikan. Jangan sampai kita begitu lantang menyebut guru sebagai pahlawan, tetapi membiarkannya hidup tanpa penghargaan yang layak. Jangan sampai kita begitu bangga memperingati kemerdekaan, tetapi membiarkan anak-anak bangsa kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bermutu dan berkeadilan.
Sebab, bangsa yang merdeka membutuhkan rakyat yang cerdas, kritis, berkarakter, dan memiliki kemampuan untuk menentukan masa depannya sendiri.
Titik Balik Menuju Pendidikan Berdaulat
Peringatan Hari Pahlawan 2026 harus menjadi momentum refleksi radikal bagi kebijakan nasional melalui langkah-langkah strategis:
- Reformasi Kesejahteraan Total: Hentikan diskriminasi terhadap guru honorer dengan menjamin kepastian status dan penghasilan yang manusiawi.
- Penguatan Perlindungan Hukum Guru: Sahkan dan tegakkan aturan komprehensif yang melindungi guru dari ancaman kriminalisasi dalam menjalankan tugas profesionalnya.
- Afirmatif Infrastruktur 3T: Lakukan pemerataan sarana, prasarana, dan akses teknologi secara masif di daerah-daerah termarjinalkan.
- Reorientasi Hakiki Pendidikan: Kembalikan filosofi pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, bukan sekadar pabrik pencetak ijazah, melainkan ruang pembentukan nalar kritis, kreativitas, dan karakter bangsa yang kokoh.
Sudah saatnya negara hadir secara nyata. Sebab, merdeka yang sejati adalah ketika setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, terbebas dari gelapnya kebodohan dan dididik oleh guru-guru yang dimuliakan martabatnya. (*)
Kirim Tanggapan