Muhammadiyah Kota Cirebon

—

Informasi layanan publik, kabar, tuntunan, dan wawasan Islam Berkemajuan

Latar Sosio-Historis Berdirinya Muhammadiyah di Cirebon

·

Editor:

|

⏱

13 menit
Sampul buku Jejak Langkah Muhammadiyah di Cirebon: Dari Lereng Ciremai ke Jantung Kota (1912–1942)

Intisari (Key Takeaways):

  1. Kehadiran Muhammadiyah di Cirebon pada dekade 1930-an lahir sebagai jawaban rasional atas krisis berlapis pasca-fragmentasi politik keraton (1681), kemiskinan struktural, serta kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan pada era kolonial Belanda.
  2. Gagasan pembaruan (tajdid) merambat secara sunyi dari wilayah lereng Gunung Ciremai (Kuningan) menuju pusat Kota Cirebon melalui jaringan mobilitas guru, pedagang perantau, dan aliansi strategis dengan pengusaha batik lokal di Karanggetas serta kawasan Pekarungan.
  3. Pengesahan Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Cirebon pada pertengahan tahun 1937 menandai pergeseran dakwah dari pengajian tertutup menuju gerakan sosial-keagamaan terbuka yang berakar pada semangat kemandirian umat.

Prolog: Kota Pelabuhan yang Terbelah dan Kegelisahan Zaman

Sejarah tidak pernah jatuh dari ruang hampa. Ia selalu bertumbuh dari tanah yang digarap oleh pergulatan manusia, ketimpangan kuasa, dan kerinduan akan perubahan. Begitu pula ketika kita mencoba membaca jejak lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah di Cirebon pada perempat kedua abad ke-20.

Untuk memahami mengapa gerakan Islam berkemajuan ini menemukan denyut nadinya di Tanah Wali, kita perlu memundurkan jarum waktu jauh sebelum papan nama cabang resmi terpasang di kawasan Pekarungan. Kita perlu menengok wajah Kota Cirebon pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20—sebuah kota pelabuhan tua yang sedang bergulat mencari identitas di tengah himpitan feodalisme yang meredup dan modernisasi kolonial yang timpang.

Akar panjang kegelisahan sosial di Cirebon sesungguhnya dapat ditarik hingga peristiwa Perjanjian Tiga Pangeran dengan kongsi dagang Belanda (Vereenigde Oostindische Compagnie atau VOC) pada 7 Januari 1681. Manuver politik dan militer tersebut memecah kesatuan Kerajaan Cirebon menjadi tiga entitas kekuasaan yang terfragmentasi, yakni Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Keprabonan.

Sejak saat itu, kedaulatan politik dan urat nadi ekonomi pelabuhan Cirebon perlahan beralih ke tangan penguasa kolonial. Monopoli atas komoditas vital seperti beras, garam, dan rempah-rempah meminggirkan peran saudagar bumiputera dan menjerat masyarakat dalam lingkaran kemiskinan struktural. Ketika wewenang administratif dan sumber pendapatan ekonomi keraton kian tergerus pada awal abad ke-20, muncul ruang hampa kepemimpinan sosial di tengah masyarakat.


Lanskap Kota Kolonial: Dualisme Kuasa dan Ketimpangan Sosial

Memasuki abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda menata ulang wajah Cirebon melalui kebijakan desentralisasi. Berdasarkan Staatsblad Nomor 122 Tahun 1906, pemerintah kolonial menetapkan pembentukan Gemeente Cheribon sebagai kawasan perkotaan otonom (stadsgemeente).

Kebijakan ini menciptakan sistem dualisme pentadbiran yang membelah tata kelola wilayah secara tajam. Pusat kota berada di bawah kendali Wali Kota kolonial (Burgemeester) yang berfokus pada penataan ruang modern, pembangunan infrastruktur ekonomi, serta pelayanan warga Eropa dan Timur Asing. Sementara itu, wilayah kabupaten dan pedesaan (Regentschap Cheribon) berada di bawah birokrasi tradisional bumiputera yang diawasi ketat oleh Keresidenan Cirebon.

Wajah ekonomi Cirebon pada rentang tahun 1912 hingga 1942 memang tampak gemerlap oleh investasi modal besar. Kawasan ini menjadi salah satu simpul utama agro-industri gula ekspor dengan beroperasinya pabrik-pabrik gula seperti Sindanglaut, Kalitanjung, hingga Karangsuwung. Pada tahun 1924, berdiri pula pabrik rokok raksasa British American Tobacco (BAT) yang menyerap ribuan tenaga kerja urban, ditopang oleh lalu lintas finansial di De Javasche Bank Agentschap Cheribon dan jaringan kereta api di Stasiun Ardjowinangoen (Arjawinangun).

Namun, gemerlap modernisasi fisik itu menyimpan ketimpangan yang dalam bagi masyarakat bumiputera. Selama puluhan tahun sebelum pembenahan sanitasi dimulai sekitar tahun 1914 hingga 1925, kawasan permukiman warga lokal bergulat dengan krisis ekologi dan kesehatan yang parah. Pendangkalan Sungai Kalibacin akibat tumpukan lumpur dan limbah mengubah aliran air kota menjadi rawa raksasa yang memicu wabah kolera, malaria, dan disentri secara berulang.

Meski Gemeente Cheribon akhirnya membangun sistem drainase bawah tanah, sumur artesis, merenovasi Pasar Kanoman pada tahun 1924, serta mendirikan Rumah Sakit Oranje (kini Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati) pada tahun 1925, akses terhadap pendidikan formal dan layanan publik tetap terstratifikasi secara tajam. Sekolah-sekolah modern kolonial umumnya hanya dapat diakses oleh kalangan elit Eropa, Timur Asing, dan keluarga bangsawan birokrat.

Di ruang sosial perkotaan yang elitis, kelompok birokrat Belanda bahkan mendirikan perhimpunan sekuler eksklusif seperti Vrijmetselaar-Kring Cheribon pada tahun 1920, yang turut merangkul elit aristokrasi lokal seperti Bupati Cirebon periode 1920–1927, R.M.A. Pandji Ariodinoto. Sementara itu, mayoritas masyarakat bumiputera di lapisan bawah tertinggal dalam keterbatasan literasi, himpunan ekonomi, serta praktik keagamaan tradisional yang masih kental dengan nuansa sinkretik.

Di tengah lanskap yang terbelah inilah, masyarakat Muslim Cirebon membutuhkan sebuah jembatan baru. Mereka memerlukan gerakan keagamaan yang tidak sekadar menawarkan kesalehan ritual di ruang sunyi, melainkan juga keberanian intelektual untuk membebaskan umat dari kebodohan, keterbelakangan ekonomi, dan ketundukan buta pada struktur sosial yang menindas.


Angin Pembaruan dari Lereng Ciremai Menuju Pesisir

Gagasan pembaruan Islam (tajdid) yang digerakkan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta sejak tahun 1912 tidak langsung menancapkan jangkarnya secara terbuka di pusat Kota Cirebon. Pengawasan ketat aparat intelijen kolonial (Politieke Inlichtingen Dienst atau PID) serta pemberlakuan regulasi hak berkumpul dan berserikat (regt van vereeniging en vergadering) membuat setiap gerakan perhimpunan bumiputera di pusat kota diawasi dengan penuh kecurigaan.

Menariknya, sejarah mencatat bahwa benih-benih Muhammadiyah justru bersemi lebih dahulu di wilayah pedalaman lereng Gunung Ciremai, tepatnya di Kabupaten Kuningan. Kondisi geografis kaki gunung yang relatif jauh dari jangkauan langsung birokrasi perkotaan kolonial menjadikan Kuningan sebagai ruang aman bagi pembinaan kader dan penyemaian gagasan Islam modernis.

Secara sosio-geografis, kawasan pesisir Cirebon dan wilayah pedalaman lereng Ciremai bukanlah dua dunia yang terpisah. Keduanya terhubung oleh urat nadi perdagangan hasil bumi, hubungan kekerabatan, dan mobilitas penduduk yang intensif. Jalur perniagaan inilah yang kelak menjadi saluran alami bagi mengalirnya gagasan pembaruan Islam dari pinggiran menuju pusat kota.

Berdasarkan rekaman sejarah lisan yang didokumentasikan dari saksi sejarah lokal Cirebon, Mochammad Sidiq Sadali, kabar mengenai geliat pendidikan dan dakwah Muhammadiyah di Kuningan mulai santer terdengar di kalangan masyarakat Cirebon sekitar tahun 1933 hingga 1935. Gagasan tersebut menyebar dari mulut ke mulut melalui jejaring guru, pedagang perantau, dan anak-anak muda terdidik yang haus akan pemikiran keislaman yang rasional.

Namun, perjalanan gagasan baru ini tidak serta-merta disambut dengan karpet merah. Di dalam kota sendiri, para perintis awal harus berhadapan dengan benteng kultural masyarakat yang masih sangat terikat pada tradisi keagamaan lama. Pendekatan Muhammadiyah yang menekankan pemurnian akidah dari takhayul, bid’ah, dan khurafat (TBC) serta mengedepankan nalar rasional kerap dipandang asing, bahkan dicurigai dapat mengusik kemapanan tradisi yang telah mengakar berabad-abad.

Menyadari tingginya tekanan politik kolonial dan resistensi kultural di ruang publik, para perintis Muhammadiyah di Cirebon memilih strategi dakwah yang senyap namun terukur. Mereka bergerak secara tertutup (inkognito) dari rumah ke rumah, membangun lingkar-lingkar pengajian kecil yang mengutamakan kedalaman pemahaman agama dan solidaritas sosial.


Aliansi Kaum Pendidik dan Saudagar Batik Karanggetas

Jika kita membedah anatomi sosial kelahiran Muhammadiyah di Cirebon, kita akan menemukan sebuah pola klasik yang juga terjadi di banyak pusat pergerakan Islam di Nusantara: bertemunya semangat pencerahan kaum pendidik dengan kemandirian ekonomi kelas menengah pedagang bumiputera.

Pada dekade 1930-an, kawasan Karanggetas dan sekitarnya merupakan sentra denyut nadi perdagangan pribumi di Kota Cirebon. Di koridor ini tumbuh para pengusaha batik lokal yang memiliki etos kerja mandiri, mobilitas tinggi, dan tidak bergantung pada patronase birokrasi keraton maupun gaji pemerintah kolonial. Kemandirian ekonomi inilah yang membuat mereka lebih terbuka terhadap gagasan Islam yang rasional, egaliter, dan berorientasi pada kemajuan.

Para pedagang batik Karanggetas—di antaranya pemilik usaha batik lokal seperti Batik Saudara dan Permana—menjadi penyokong logistik dan urat nadi finansial bagi kegiatan pengajian perintis. Sementara itu, di jalur niaga antar-kota Yogyakarta–Jakarta–Cirebon, hadir sosok mubaligh sekaligus pedagang batik bernama Kiai Toyib (Haji Toyib). Secara berkala, Kiai Toyib datang dari Kuningan ke Cirebon untuk mengisi majelis pengajian dengan bahasa yang lugas, rasional, dan mudah dicerna oleh masyarakat urban.

Konsolidasi akar rumput ini menemukan ruang bernapasnya di sebuah permukiman padat di kawasan Kebon Baru, tepatnya di Gang Syekh Magelung Sakti. Di sanalah tinggal seorang tokoh pendidik bernama Wasita Atmadja. Dengan ketulusan hati, Wasita Atmaja membuka pintu kediaman pribadinya sebagai markas awal, ruang rapat pengurus, sekaligus tempat berlangsungnya pengajian rutin para perintis.

Bersamaan dengan itu, simpul pergerakan juga tumbuh subur di kawasan Pekarungan (yang kini dikenal sebagai Jalan Bahagia). Di kawasan ini berdiri Toko Buku dan Alat Tulis “Anda” milik H. Muhdi Basri. Bersama saudara kandungnya, H. Suryan Basri, yang berperan aktif menggalang jejaring lapangan antar-simpul, Toko “Anda” bertransformasi menjadi ruang diskusi informal tempat para pemuda dan simpatisan merancang langkah dakwah.

Peran kaum perempuan pun tidak tertinggal dalam fondasi awal ini. Di lingkungan Kebon Benteng, sosok Siti Djulaeha—istri dari Abas, seorang pegawai Pegadaian di Jamblang—menggerakkan pengajian dan basis dukungan sosial di kalangan ibu-ibu warga setempat.

Dari lingkar-lingkar pengajian sunyi di Gang Syekh Magelung Sakti dan diskusi hangat di Toko “Anda” Pekarungan itulah, benih-benih organisasi mulai mengkristal. Bersama tokoh-tokoh perintis lainnya seperti Basoeki, Bazar Ma’roef, Kamil Kartapradja, Haji Hud, Bumita Sastradireja, Raden Suyat, hingga Haji Yusuf dan Haji Ilyas, mereka merajut jejaring dakwah yang siap melangkah ke panggung sejarah yang lebih terbuka.


Tahun 1937: Dari Gerakan Sunyi Menuju Pengesahan Cabang

Memasuki pertengahan dekade 1930-an, dinamika pergerakan Islam di Kota Cirebon mengalami percepatan. Kehadiran organisasi-organisasi Islam modernis lainnya, seperti Al-Irsyad dan Persatuan Islam (Persis), turut membangun iklim ukhuwah Islamiyah dan keberanian kolektif umat Islam untuk tampil di ruang publik perkotaan.

Momentum bersejarah itu tiba pada pertengahan tahun 1937. Dengan fasilitasi tokoh asal Yogyakarta, Bazar Ma’ruf, para perintis di Cirebon mengajukan permohonan pengesahan struktur cabang secara resmi ke pusat pergerakan di Yogyakarta.

Hoofdbestuur (Pengurus Besar) Muhammadiyah di Yogyakarta—yang saat itu berada di bawah kepemimpinan K.H. Mas Mansoer (1937–1943), seorang ulama reformatif yang gencar mendorong ekspansi dakwah ke kota-kota pesisir strategis—secara resmi menetapkan berdirinya Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) Cirebon pada tahun 1937, dengan H. Hud sebagai ketua pertama.

Pada fase awal pengesahan ini, amanah kepemimpinan cabang dijalankan oleh Basoeki bersama Bazar Ma’ruf pada periode 1937–1939, sebelum kemudian dilanjutkan oleh Kamil Kartapradja pada rentang tahun 1939–1942. Pusat administrasi dan kegiatan organisasi dipusatkan di kawasan Pekarungan, sementara lingkar pembinaan kader tetap berdenyut kuat di Gang Syekh Magelung Sakti.

Pengesahan cabang resmi ini mengubah wajah dakwah Muhammadiyah di Cirebon. Jika sebelumnya gerakan berlangsung secara senyap dan tertutup, pasca-1937 Muhammadiyah mulai menyapa masyarakat luas melalui pendekatan dakwah bil hal—dakwah melalui kerja nyata yang langsung menjawab kebutuhan warga.

Salah satu tonggak monumental yang meruntuhkan prasangka masyarakat terhadap Muhammadiyah adalah penyelenggaraan khitanan massal gratis bagi anak-anak yatim dan keluarga kurang mampu di kawasan Pekarungan pada tahun 1937. Gagasan yang lahir dari diskusi-diskusi di Toko “Anda” milik H. Muhdi Basri ini memiliki makna sosiologis yang mendalam.

Khitanan massal tersebut tidak hanya menjadi pelayanan kesehatan dan sosial bagi warga miskin kota, tetapi juga menjadi jembatan kultural yang efektif. Masyarakat menyaksikan secara langsung bahwa Muhammadiyah bukanlah gerakan asing yang memusuhi tradisi, melainkan gerakan Islam yang hadir membawa kasih sayang, kepedulian terhadap kaum dhuafa (mustadh’afin), dan solusi nyata atas keterbatasan akses medis bumiputera.

Seiring meningkatnya penerimaan masyarakat, Muhammadiyah Cirebon mulai merintis langkah-langkah pencerdasan umat melalui pembukaan kelas-kelas pendidikan dasar yang memadukan ilmu agama dan pengetahuan umum, penyelenggaraan kursus keislaman untuk warga kota, serta penyebaran risalah dan bahan bacaan keagamaan untuk meningkatkan literasi masyarakat.


Menjaga Nyala Api di Tengah Badai Zaman

Berdirinya cabang resmi pada tahun 1937 bukanlah garis akhir, melainkan titik awal dari perjalanan panjang yang penuh liku. Wilayah kerja cabang ini bahkan sempat meluas merangkul ranting-ranting di kawasan sekitarnya, mulai dari Sumber, Jamblang, Beber, hingga Indramayu.

Namun, sejarah segera menguji ketangguhan fondasi yang telah dibangun para perintis tersebut. Ketika kekuasaan kolonial Belanda runtuh dan pendudukan militer Jepang mencengkeram Cirebon pada tahun 1942, ruang gerak organisasi kemasyarakatan kembali dibatasi secara represif.

Di bawah ancaman pengawasan militer Jepang yang keras, Muhammadiyah Cirebon melakukan strategi hibernasi organisatoris. Aktivitas terbuka di kawasan Pekarungan diredam demi keselamatan para kader, dan denyut pengajian serta madrasah darurat kembali dialihkan secara tersembunyi ke pemukiman padat di Gang Syekh Magelung Sakti, Kebon Baru. Di rumah Wasita Atmadja, para pendidik seperti Arhata, Hendro Asmoro, Oemar Abdoel Rachim, dan Tjaing Didi tetap menjaga nyala api pendidikan generasi muda di tengah suasana perang.

Ujian berlanjut pada masa revolusi kemerdekaan dan Agresi Militer Belanda tahun 1947–1948, ketika ruang-ruang kelas darurat Muhammadiyah harus berpindah-pindah dari Kampung Kegiren, Jalan Kejaksan, hingga berlindung di gudang belakang pabrik tenun milik dermawan H. Nadjamoedin di Parujakan.

Dari seluruh rangkaian peristiwa tersebut, tampak jelas bahwa kekuatan Muhammadiyah di Cirebon sejak kelahirannya bertumpu pada tiga pilar utama: ketulusan para pendidik yang menjadikan rumahnya sebagai ruang ilmu, kemandirian saudagar dan dermawan lokal yang mewakafkan harta bagi perjuangan umat, serta keberanian menerjemahkan ajaran Islam ke dalam amal nyata yang membebaskan.


Refleksi untuk Hari Ini: Merawat Ruh Tajdid di Kota Cirebon

Membaca kembali latar sosio-historis berdirinya Muhammadiyah di Cirebon bukanlah sekadar bernostalgia dengan masa lalu. Kisah tentang pengajian sunyi di Gang Syekh Magelung Sakti, diskusi hangat di Toko “Anda” Pekarungan, hingga khitanan massal tahun 1937 menyimpan cermin reflektif bagi warga Muhammadiyah dan masyarakat Kota Cirebon hari ini.

Para pendiri Muhammadiyah di Cirebon berhasil mengakar di tengah masyarakat karena mereka peka membaca kegelisahan zamannya. Ketika masyarakat terjebak dalam keterbelakangan akses pendidikan dan kesehatan pada era kolonial, mereka tidak berhenti pada keluhan atau perdebatan teologis yang kering. Mereka hadir menawarkan sekolah modern, layanan sosial bagi kaum dhuafa, dan literasi yang mencerahkan akal budi.

Hari ini, tantangan Kota Cirebon tentu telah berubah rupa. Kita tidak lagi berhadapan dengan Burgemeester kolonial atau pendangkalan Kalibacin abad ke-19. Namun, tantangan ketimpangan kualitas pendidikan, disrupsi teknologi digital, kerentanan sosial-ekonomi keluarga urban, hingga kebutuhan generasi muda akan ruang spiritual yang rasional dan inklusif tetap menuntut jawaban yang sama segarnya.

Semangat tajdid yang diwariskan para perintis Cirebon mengajarkan bahwa gerakan Islam berkemajuan harus selalu hadir di jantung persoalan masyarakat. Amal Usaha Muhammadiyah di Kota Cirebon—baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan sosial—akan terus bermakna selama ia berdiri di atas ruh keikhlasan, kemandirian, dan keberpihakan kepada mereka yang membutuhkan.

Sejarah telah mencatat bagaimana langkah kecil dari pinggiran lereng Ciremai mampu menyalakan lentera pencerahan di pusat kota pelabuhan. Kini, giliran generasi hari ini untuk memastikan lentera itu tetap menyala terang dan memberi manfaat bagi seluruh warga Kota Cirebon.

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

*) penulisan nama pada beberapa tokoh sudah disesuaikan dengan ejaan terbaru tanpa mengurangi otentisitas sesuai masanya.


Daftar Sumber & Rujukan

  1. Tim Penyusun Sejarah Muhammadiyah Cirebon. Dari Pinggiran Menuju Pusat, Dari Dakwah Menuju Perubahan: Kehadiran Muhammadiyah di Cirebon dan Kuningan. Cirebon: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon.
  2. Arsip & Rekonstruksi Historis Internal PDM Kota Cirebon. Laporan Sosio-Historis: Perjalanan Dakwah dan Berdirinya Cabang Muhammadiyah di Cirebon (1912–1942).
  3. Arsip & Rekonstruksi Historis Internal PDM Kota Cirebon. Laporan Historis Kronologis: Rekonstruksi Sejarah dan Inventarisasi Aset Muhammadiyah Kota Cirebon (Berdasarkan wawancara sejarah lisan dengan Moch. Sidik Sadali, 20 Maret 2026).
  4. Arsip & Rekonstruksi Historis Internal PDM Kota Cirebon. Transformasi Dakwah dan Evolusi Kelembagaan Muhammadiyah di Cirebon (1936–1953).
  5. Arsip & Rekonstruksi Historis Internal PDM Kota Cirebon. Glosarium Tematis: Sejarah, Tokoh, dan Amal Usaha Muhammadiyah Cirebon.
  6. Arsip & Rekonstruksi Historis Internal PDM Kota Cirebon. Pemisahan PDM Kota dan Kabupaten Cirebon.
  7. Dokumen Resmi Kolonial & Literatur Pendukung:
    • Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 122 Tahun 1906 (Pembentukan Gemeente Cheribon).
    • Staatsblad van Nederlandsch-Indië No. 379 & 380 Tahun 1914 (Ordonansi Marktwezen).
    • Indisch Maçonniek Tijdschrift, 34e Jaargang, 1928–1929.
    • Bank Indonesia Institute. (2021). Memperkuat Simpul Ekonomi Kerakyatan Wilayah Pesisir: Bank Indonesia dan Perkembangan Ekonomi Cirebon. Jakarta: Bank Indonesia Institute.
    • Puguh, Dhanang Respati. Dari “Per Aspera Ad Astra” ke “Cirebon Baru”: Perubahan Citra Kota Cirebon 1930-1950-an. Semarang: Universitas Diponegoro.

Budi Sy. Sanawi

PD Muhammadiyah Kota Cirebon

Tim Media Muhammadiyah Kota Cirebon




Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses