Membaca Nomenklatur dan Hierarki Organisasi Muhammadiyah

Bagi warga Kota Cirebon yang sehari-hari bersinggungan dengan aktivitas persyarikatan, singkatan seperti PP, PWM, PDM, PCM, hingga PRM barangkali sudah terdengar sangat akrab di telinga. Namun, di balik deretan akronim tersebut, terbentang sejarah panjang dialektika pemikiran, kepatuhan terhadap regulasi negara, serta ijtihad tata kelola organisasi yang telah teruji lebih dari satu abad.

Memahami nomenklatur dan hierarki Muhammadiyah bukan sekadar urusan menghafal struktur birokrasi internal. Penamaan dan penjenjangan organisasi dalam tubuh gerakan yang didirikan K.H. Ahmad Dahlan pada 8 Dzulhijjah 1330 H (18 November 1912 M) ini merupakan cerminan filosofis tentang bagaimana Islam yang berkemajuan diterjemahkan ke dalam tata kelola modern.

Di tengah masyarakat Cirebon yang majemuk dan kaya akan tradisi sejarah, pemahaman atas arsitektur kelembagaan ini menjadi penting agar warga persyarikatan maupun publik luas dapat melihat Muhammadiyah secara utuh: sebagai gerakan dakwah yang tertib hukum, egaliter, sekaligus luwes merespons perubahan zaman.

Tiga Babak Kepemimpinan Tertinggi: Menolak Kultus Individu

Jika kita menengok lembar sejarah sejak 1912, istilah “Pimpinan Pusat” (PP) yang kita kenal hari ini ternyata bukanlah nama bawaan sejak lahir. Nomenklatur lembaga eksekutif tertinggi Muhammadiyah mengalami tiga kali metamorfosis besar yang mencerminkan pergeseran iklim politik dan kematangan filosofi kepemimpinan.

• Era Legalitas Hindia Belanda: Hoofdbestuur (1912–1944)
  Pada masa awal berdiri, Muhammadiyah berhadapan dengan sistem administrasi kolonial Hindia Belanda yang ketat. Demi mengamankan gerak dakwah dan amal usaha agar diakui secara hukum (Rechtspersoon), K.H. Ahmad Dahlan dan H. Abdullah Sirat mengajukan pengesahan statuta organisasi. Pemerintah kolonial akhirnya menerbitkan Gouvernements Besluit Nomor 81 pada 22 Agustus 1914. Pada fase yang berlangsung selama 32 tahun ini, struktur pimpinan tertinggi disebut Hoofdbestuur (HB)—serapan bahasa Belanda yang berarti Pengurus Besar. Forum permusyawaratan tertingginya pun menggunakan istilah Jaarvergadering (pertemuan tahunan, 1912–1922), lalu beralih menjadi Perkumpulan Tahunan (1923), dan Congres (1924–1941).
• Era Transisi Pendudukan dan Kemerdekaan: Pengurus Besar (1944–1953)
  Masuknya tentara pendudukan Jepang (Gunseikanbu) pada 1942 membawa kebijakan pelarangan total terhadap bahasa Belanda di ruang publik. Menyesuaikan situasi tersebut, pada tahun 1944 nomenklatur Hoofdbestuur resmi diubah menjadi Pengurus Besar (PB) Muhammadiyah. Istilah ini bertahan selama sembilan tahun melewati masa-masa genting proklamasi kemerdekaan dan revolusi fisik, termasuk di bawah kepemimpinan Ki Bagus Hadikusumo (1942–1953), dengan forum permusyawaratan yang disebut Congres Darurat (1944 dan 1946).
• Filosofi Kolektif-Kolegial: Pimpinan Pusat (1953–Sekarang)
  Perubahan paling mendasar terjadi pada Muktamar ke-32 di Purwokerto tahun 1953 (setelah istilah Congres diganti menjadi Muktamar sejak 1950 di Yogyakarta). Istilah Pengurus Besar resmi ditanggalkan dan diganti menjadi Pimpinan Pusat (PP).

Pergantian dari “Pengurus Besar” menjadi “Pimpinan Pusat” bukan sekadar permainan kata. Dalam tradisi keorganisasian Muhammadiyah, kata “Pimpinan” adalah kata benda kolektif yang merujuk pada sistem presidium (syura), bukan menunjuk pada satu sosok tunggal yang absolut. Muhammadiyah secara sadar menolak kultus individu. Ketua Umum PP Muhammadiyah tidak diposisikan sebagai penguasa tunggal yang titahnya tak terbantahkan, melainkan figur yang “hanya didahulukan selangkah dan ditinggikan sejengkal” di antara jajaran anggota Pimpinan Pusat lainnya (yang menurut Pasal 11 Anggaran Dasar sekurang-kurangnya berjumlah 13 orang). Prinsip kepemimpinan kolektif-kolegial inilah yang kemudian menetes ke bawah, menjadi napas tata kelola di tingkat wilayah, daerah, cabang, hingga ranting di seluruh penjuru negeri, termasuk di Kota Cirebon.

Pergolakan Ideologis dalam Qanun Organisasi

Kekuatan hierarki Muhammadiyah ditopang oleh konstitusi internal atau qanun yang terdiri atas Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM), Batang Tubuh Anggaran Dasar (AD), dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Menariknya, dinamika AD/ART Muhammadiyah merekam sejarah panjang bagaimana organisasi ini bernegosiasi dengan kekuasaan tanpa kehilangan jati diri akidahnya.

Pada dekade-dekade awal, Muhammadiyah hanya memiliki Statuten sederhana sesuai syarat kolonial. Namun, pasca-kemerdekaan, Ki Bagus Hadikusumo melihat perlunya dokumen filosofis yang menjaga roh gerakan agar tidak tercerabut dari gagasan awal K.H. Ahmad Dahlan. Terinspirasi dari Pembukaan UUD 1945, draf Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah diperkenalkan pada 1946, disempurnakan dalam Sidang Tanwir 1951 oleh tim perumus (antara lain Prof. Dr. Hamka, Mr. Kasman Singodimejo, Farid Ma’ruf, dan Zein Jambek), lalu disahkan sebagai jiwa organisasi yang memuat tujuh pokok pikiran utama menuju terwujudnya Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur.

Ujian konstitusional terberat datang pada era Orde Baru melalui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mewajibkan Asas Tunggal Pancasila. Di tingkat akar rumput, kebijakan ini memicu perdebatan sengit karena kekhawatiran tergerusnya identitas Islam. Melalui pendekatan diplomasi yang dikenal sebagai “Resiprokal Kritis” (1982–1985), para tokoh Muhammadiyah merumuskan analogi populer: “Politik Helm”. Pancasila diibaratkan sebagai helm yang wajib dikenakan demi keselamatan berkendara di jalan raya regulasi negara, tanpa sedikit pun mengganti atau mengubah “kepala” (akidah Islam) di dalamnya. Pada Muktamar ke-41 di Surakarta (Desember 1985), Muhammadiyah menyesuaikan Pasal 2 AD dengan mencantumkan Pancasila sebagai asas demi menyelamatkan keberlangsungan amal usaha dan dakwah.

Ketika keran demokrasi terbuka pada era Reformasi, Muktamar ke-44 di Jakarta pada tahun 2000 secara aklamasi merestorasi konstitusi organisasi dengan mengembalikan “Islam” sebagai asas Persyarikatan. Pada muktamar yang sama, disahkan pula Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) sebagai panduan etis operasional bagi warga dalam mengelola amal usaha, berbisnis, berpolitik secara bermartabat, hingga merawat kelestarian lingkungan.

Harmonisasi Teritorial: Dari Sistem Konsulat ke Peta Administrasi Negara

Bagi masyarakat Cirebon, memahami hierarki teritorial Muhammadiyah akan terasa jauh lebih hidup jika ditarik ke dalam linimasa sejarah lokal. Sebelum tahun 1965, Muhammadiyah tidak mengenal pembagian tingkat provinsi seperti hari ini. Struktur pembinaan teritorial pada era Hindia Belanda hingga paruh pertama Orde Lama menggunakan sistem Konsulat, wilayah kerja seorang “Konsul Muhammadiyah” setara dengan wilayah Karesidenan.

Tabel Hirarki dan Nomenklatur era Hindia Belanda dan pendudukan Jepang

Tabel Hirarki dan Nomenklatur era awal kemerdekaan hingga Orde Lama

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (yang kemudian diperkuat UU Nomor 5 Tahun 1974) menata ulang administrasi negara menjadi Provinsi (Daerah Tingkat I) dan Kabupaten/Kotamadya (Daerah Tingkat II). Merespons penataan negara tersebut, Muktamar ke-36 di Bandung tahun 1965 menghapus sistem Konsulat dan menyelaraskan struktur Muhammadiyah menjadi lima jenjang berurutan agar simetris dengan birokrasi pemerintahan.

Tabel Hirarki dan Nomenklatur pasca Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 (putusan Muktamar ke-36 di Bandung tahun 1965)

Susunan gramatikal nomenklatur tersebut kemudian dibakukan secara konsisten pada Muktamar ke-41 di Surakarta tahun 1985 menjadi format yang berlaku hingga saat ini:

Tabel Hirarki dan Nomenklatur pasca Muktamar ke-41 di Surakarta tahun 1985

Cermin Sejarah di Kota Wali

Jejak penyesuaian nomenklatur dan hierarki ini terekam rapi dalam sejarah Muhammadiyah di Cirebon. Perkenalan awal Cirebon dengan gerakan Muhammadiyah bermula pada tahun 1935 melalui pengajian bersama Kyai Toyib dari Kuningan, yang kemudian berbuah pada berdirinya Muhammadiyah secara resmi sebagai Cabang Cirebon pada tahun 1937.

Seiring restrukturisasi pasca-Muktamar Bandung 1965, pada tahun 1966 ditetapkanlah struktur Pimpinan Muhammadiyah Daerah (PMD) Cirebon yang menaungi wilayah Kota dan Kabupaten Cirebon sekaligus. Mengikuti ketetapan Muktamar Surakarta 1985, nomenklatur tersebut berubah menjadi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Cirebon.

Dinamika lokal kemudian menuntut efektivitas pelayanan dakwah yang lebih fokus. Melalui Musyawarah Daerah (Musyda) pada 25–26 Maret 2006 di Akademi Keperawatan (Akper) Muhammadiyah Cirebon, disepakatilah pemisahan daerah menjadi PDM Kota Cirebon dan PDM Kabupaten Cirebon.

Susunan PDM Kota Cirebon pertama kali disahkan lewat SK PWM Jawa Barat Nomor 057/KEP/II.0/D/2006 tertanggal 5 Mei 2006 dengan Ketua Drs. Kosasih Natawijaya. Berpusat di Gedung Dakwah Jalan Pilang Raya No. 09, saat ini PDM Kota Cirebon mengoordinasikan lima Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) yang selaras dengan lima kecamatan di Kota Cirebon: PCM Harjamukti, PCM Kejaksan, PCM Kesambi, PCM Lemahwungkuk, dan PCM Pekalipan.

Kesimetrisan antara struktur PDM/PCM dengan Pemerintah Kota/Kecamatan bukanlah kebetulan birokratis. Langkah ini memudahkan koordinasi lintas sektor, mengamankan legalitas aset-aset wakaf serta amal usaha, sekaligus memastikan program pendidikan, kesehatan, dan sosial Muhammadiyah menyentuh langsung kebutuhan warga kota.

Fleksibilitas Akar Rumput dan Ekspansi Melampaui Batas Negara

Meskipun jenjang PP hingga PCM mengikuti peta administrasi pemerintahan dengan disiplin, Muhammadiyah menerapkan kelenturan sosiologis yang unik pada tingkat paling dasar: Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM).

Dalam Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, pendirian sebuah Ranting tidak dibatasi secara kaku oleh garis batas administratif kelurahan atau desa. Ranting didefinisikan secara fungsional sebagai kesatuan anggota di suatu tempat atau kawasan yang terdiri atas sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang warga Muhammadiyah dengan kegiatan rutin minimal pengajian sebulan sekali. Oleh karena itu, di satu kelurahan padat penduduk di Kota Cirebon sangat dimungkinkan berdiri lebih dari satu PRM.

Melalui Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid (LPCRPM), Muhammadiyah bahkan menginisiasi gerakan “Ranting Berbasis Masjid” dan “Dakwah Komunitas” untuk memutus fenomena “ranting papan nama”. Jamaah masjid di kompleks perumahan maupun lingkungan perkantoran dapat berhimpun membentuk Ranting yang hidup, memakmurkan masjid, dan mengelola dana zakat, infak, serta sedekah (ZIS) secara mandiri—yang kini perkembangannya dipantau melalui sistem digitalisasi seperti aplikasi SICARA dan kartu anggota elektronik (E-KTAM).

Di ujung spektrum yang berlawanan, keluwesan konstitusi Muhammadiyah juga mampu menembus batas teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewadahi diaspora, mahasiswa, dan profesional Indonesia di mancanegara, Anggaran Dasar (Pasal 7) menghadirkan nomenklatur Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM). Meskipun menggunakan kata “Cabang”, secara hierarkis kedudukan PCIM setingkat dengan Pimpinan Wilayah (PWM) dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Pusat. Sejak dirintis pertama kali di Kairo, Mesir pada tahun 2002, kini telah berdiri puluhan PCIM di berbagai benua—bahkan beberapa di antaranya, seperti PCIM Jerman Raya (Muhammadiyah Deutschland e.V.), berhasil memperoleh pengakuan badan hukum non-profit resmi dari pemerintah setempat.

Mesin Penggerak: Unsur Pembantu Pimpinan dan Organisasi Otonom

Struktur pimpinan dari Pusat hingga Ranting tidak bekerja sendirian. Di dalam anatomi organisasi Muhammadiyah, terdapat dua sayap penggerak yang memastikan roda dakwah berputar di segala lini kehidupan:

• Unsur Pembantu Pimpinan (UPP)
  Pada masa Hoofdbestuur tahun 1920, K.H. Ahmad Dahlan membentuk empat unit kerja awal yang disebut “Bahagian”: Bahagian Sekolahan (cikal bakal Majelis Dikdasmen), Bahagian Tabligh (Majelis Tabligh), Bahagian Penolong Kesengsaraan Oemoem/PKO (Majelis Pembinaan Kesehatan Umum dan Pelayanan Sosial), serta Bahagian Taman Pustaka (Majelis Pustaka dan Informasi). Pada era kepemimpinan K.H. Mas Mansur (1936–1942), lahirlah Majelis Tarjih untuk menjawab persoalan hukum fikih umat.
  Pasca-Muktamar ke-48 Surakarta (2022), UPP diklasifikasikan secara tegas menjadi tiga kategori:
  1. Majelis: Menyelenggarakan program pokok dan amal usaha berkesinambungan (terdapat 13 Majelis di tingkat pusat, termasuk Majelis Tarjih dan Tajdid, Majelis Dikdasmen & PNF, Majelis MPKU, hingga Majelis Lingkungan Hidup dan Majelis Pendayagunaan Wakaf).
  2. Lembaga: Menjalankan tugas pendukung, kajian strategis, dan fungsi spesifik (terdapat 14 Lembaga di tingkat pusat, seperti LAZISMU, MDMC/Lembaga Resiliensi Bencana, LPCRPM, LHKP, hingga Lembaga Pemeriksa Halal).
  3. Biro: Satuan administrasi kesekretariatan internal untuk mendukung kinerja pimpinan.
• Organisasi Otonom (Ortom)
  Untuk menjangkau segmen demografi khusus, Pasal 21 Anggaran Dasar mengatur keberadaan Organisasi Otonom yang diberi kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri di bawah bimbingan persyarikatan. Tujuh Ortom resmi Muhammadiyah meliputi:
  • ‘Aisyiyah (perempuan),
  • Nasyiatul ‘Aisyiyah (perempuan muda/remaja putri),
  • Pemuda Muhammadiyah,
  • Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM),
  • Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM)—yang pada masa Orde Baru sempat dipaksa mengubah nama menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) sebelum kembali menjadi IPM di era Reformasi
  • Tapak Suci Putera Muhammadiyah (seni bela diri) dan
  • Hizbul Wathan (kepanduan).

Refleksi Penutup: Merawat Tertib Organisasi, Meneguhkan Dakwah di Cirebon

Menelusuri perjalanan panjang nomenklatur dan hierarki Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga hari ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana sebuah gerakan keagamaan mengelola dirinya secara modern. Setiap perubahan istilah—dari Hoofdbestuur menjadi Pimpinan Pusat, dari Konsulat menjadi Wilayah dan Daerah, hingga lahirnya Ranting Berbasis Masjid dan Cabang Istimewa—bukanlah rutinitas administratif tanpa makna. Ia adalah ikhtiar sadar untuk menjaga keseimbangan antara kemurnian akidah dengan kecerdasan membaca realitas hukum dan sosial.

Bagi warga persyarikatan dan publik di Kota Cirebon, pemahaman atas struktur ini mengingatkan kita pada satu hal mendasar: bahwa gedung sekolah, rumah sakit, panti asuhan, maupun masjid-masjid Muhammadiyah yang berdiri tegak di sudut-sudut Kota Wali bukanlah milik pribadi atau kelompok elite tertentu. Semuanya terikat dalam sebuah sistem kepemimpinan kolektif-kolegial yang diawasi secara berjenjang dan dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Dengan merawat tertib nomenklatur dan menghidupkan fungsi-fungsi cabang serta ranting di lima kecamatan Kota Cirebon, Muhammadiyah terus berikhtiar menghadirkan dakwah Islam yang mencerahkan, solutif, dan membumi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sumber dan Referensi

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. (2020/2022). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah serta Tanfidz Keputusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Surakarta. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Cirebon. Sejarah Singkat, Milestone, dan Struktur Kepemimpinan Muhammadiyah Kota Cirebon. Diakses melalui laman resmi Muhammadiyah Kota Cirebon (muhammadiyahciko.or.id).
3. Suara Muhammadiyah & Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah. (2022–2023). Sejarah Perubahan Nomenklatur Pengurus Besar ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Susunan Unsur Pembantu Pimpinan Periode 2022–2027.
4. Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid (LPCRPM) PP Muhammadiyah. Pedoman Pengembangan Ranting Berbasis Masjid dan Dakwah Komunitas.
5. Dokumentasi Riset Historis. Evolusi Nomenklatur dan Konstitusi Persyarikatan Muhammadiyah (1912–2026): Tinjauan Historis, Struktural, dan Regulasi Ketatanegaraan.